Transparansi Dana KKN Dipertanyakan, Mahasiswa UIN Palopo Gelar Aksi AMPUN di Depan Rektorat

lpmgraffity.com-Suasana di depan Gedung Rektorat UIN Palopo pada Selasa mendadak ramai oleh suara demonstrasi dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli UIN Palopo (AMPUN). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah permasalahan internal kampus yang dinilai telah lama diabaikan tanpa penyelesaian yang konkret. (Selasa, 1 Juli 2025).

Aliansi AMPUN menyuarakan empat tuntutan utama, yakni:

1. Evaluasi kinerja Badan Pelaksana (BP) KKN

2. Transparansi anggaran transportasi KKN

3. Evaluasi kinerja dosen

4. Pengembalian izin kegiatan malam kampus bagi lembaga mahasiswa.

AMPUN terbentuk dari keresahan kolektif mahasiswa, khususnya angkatan 2022 yang kini berada di semester enam dan tengah bersiap untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Para mahasiswa menilai bahwa proses administrasi KKN selama ini penuh dengan ketidakjelasan dan kebijakan otoriter dari panitia pelaksana.

Komunikasi Tak Digubris, Mahasiswa Turun Aksi.

Doni, selaku jenderal lapangan (jenlap) aksi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya komunikasi dilakukan sebelumnya. Namun, pihak terkait dianggap tidak merespons dengan baik.

“Keresahan ini bukan muncul hari ini saja. Kami sudah mengonfirmasi dan menyampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, namun respons yang kami terima justru berupa pembelaan tanpa solusi. Sikap birokrasi yang tidak semestinya inilah yang mendorong kami bergerak,” ungkap Doni.

Transparansi Dana KKN Dipertanyakan?

Salah satu tuntutan utama AMPUN adalah transparansi anggaran transportasi KKN. Mahasiswa menilai tidak ada kejelasan mengenai besaran maupun alur penggunaan dana tersebut.

“Sampai hari ini, bahkan nominalnya saja kami belum tahu. Kami akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang jauh, tapi anggaran yang seharusnya menjadi hak mahasiswa justru tidak pernah dijelaskan. Di sinilah kami merasa dirugikan,” tegas Doni.

Kegiatan Malam Kampus: Dibatasi Tanpa Solusi?

Tuntutan lainnya yang disuarakan adalah terkait pembatasan kegiatan malam di lingkungan kampus. Mahasiswa menganggap kebijakan ini menghambat ruang gerak lembaga kemahasiswaan seperti HMPS, UKK, dan UKM dalam menjalankan program kerja yang penting untuk mendukung akreditasi program studi.

“Kami kuliah dari pagi hingga sore. Jika malam hari pun dilarang untuk berkegiatan, kapan lagi lembaga mahasiswa bisa menjalankan programnya? Oleh karena itu, kami meminta agar ada kesepakatan bersama antara mahasiswa dan birokrasi mengenai aturan kegiatan malam,” tambahnya.

Bukan Sekadar Kritik, Tapi Wujud Kepedulian

Di akhir aksi, AMPUN menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi kampus yang diharapkan dapat menjadi lebih baik dan transparan ke depannya.

“Empat tuntutan ini bukan hanya hak kami sebagai mahasiswa, tetapi juga kebutuhan mendesak seluruh mahasiswa UIN Palopo saat ini. Kami berharap pihak rektorat benar-benar meresponsnya secara serius,” pungkas Doni.

Penulis: Dila

Editor: Mas’un (Pimpred)