Distribusi Kartu Pemilih Terkendala, Mahasiswa Pertanyakan Kesiapan KPM IAIN Palopo

lpmgraffity.com-Proses distribusi kartu pemilih menjelang Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di IAIN Palopo mengalami sejumlah kendala teknis dan administratif. Hal ini memicu kekecewaan dari sejumlah mahasiswa yang menilai Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) belum siap sepenuhnya menjalankan tahapan pemilu kampus tersebut, Senin (21/4/2025).

Ketua KPM, Muh. Alim, mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak data mahasiswa yang belum terakomodir. “Banyak nama yang belum terprint, ada juga yang hilang dari daftar. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa yang belum terdaftar. Ini menjadi kendala utama kami,” ujarnya saat diwawancarai.

Untuk mengatasi distribusi, KPM telah membagi peran kepada empat orang dari Panitia Penyelenggara Mahasiswa (PPM) untuk membagikan kartu berdasarkan fakultas. “Kita sudah atur, satu orang di FEBI, dua orang di FUAD, dan dua orang lagi menangani Fakultas Syariah dan Tarbiyah. Jadi meskipun tidak semua anggota KPM hadir, porsi kerja sudah dibagi dan dijalankan,” jelas Alim.

Terkait pemindahan lokasi pembagian kartu dari sekretariat KPM ke lapangan tenis, Alim mengatakan keputusan tersebut diambil demi menghindari kericuhan. “Sebelumnya ada dua tempat, tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dipusatkan di satu lokasi saja,” tambahnya.

Namun, langkah KPM tetap menuai kritik dari mahasiswa. Salah satunya datang dari Syarial, Ketua Tim Paslon Nomor Urut Dua DEMA FEBI. Ia menyoroti beberapa hal yang menurutnya mencerminkan kurangnya profesionalitas KPM dalam menjalankan tugasnya.

“Saya mengapresiasi cepat tanggap KPM karena telah mengalihkan mahasiswa untuk mengambil kartu dari sekret KPM ke lapangan tenis, mengingat kondisi sekretariat yang tidak memungkinkan menampung banyak orang,” ujar Syarial.

Namun, ia juga menyayangkan ketidaksiapan KPM membuka layanan pengambilan kartu di hari pertama, kedua, dan hari terakhir. “Banyak mahasiswa yang ingin mengambil kartu, tapi tidak diperkenankan dengan alasan waktu. Ini mencerminkan manajemen organisasi yang buruk. Kebiasaan seperti ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Syarial juga menyoroti masalah identifikasi penyelenggara. Menurutnya, tidak ada kejelasan mengenai siapa saja yang tergabung dalam KPM, PPM, maupun Panwasma karena tidak adanya atribut resmi. “Teman-teman di FEBI tidak bisa mengidentifikasi siapa penyelenggara Pemilwa karena tidak ada penggunaan atribut seperti PDH atau ID Card. Padahal itu seharusnya wajib digunakan dan bersifat sakral dalam pelaksanaan pemilu mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, ia mengkritik kurangnya keterbukaan informasi dari KPM terkait jumlah mahasiswa yang telah mengambil kartu pemilih. “Kami juga menyayangkan sikap tertutup KPM yang enggan menyebutkan jumlah mahasiswa yang telah mengambil kartu, dengan alasan ‘rahasia’. Ini bertentangan dengan asas Pemilwa seperti tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 2, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” tambahnya.

Lebih jauh, Syarial menilai seharusnya pihak penyelenggara lah yang mendatangi kelas-kelas untuk membagikan kartu pemilih, mengingat jumlah panitia yang cukup banyak. “Pihak penyelenggara seharusnya langsung membagikan kartu pemilih ke tiap kelas, karena tiap mahasiswa memiliki hak memilih dan dipilih sesuai dengan AD/ART lembaga mahasiswa,” pungkasnya.

Kendala distribusi kartu pemilih menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen dan transparansi KPM IAIN Palopo. Masukan dari mahasiswa diharapkan menjadi evaluasi demi terciptanya Pemilwa yang lebih tertib dan profesional ke depannya.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Mas’un