lpmgraffity. com- PALOPO, Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) IAIN Palopo telah usai menyelenggarakan pemilihan DEMA Fakultas se-IAIN Palopo.
Berasaskan pada AD/ART kampus IAIN Palopo, bab XVI pasal 50 ayat 1 dengan bunyi “hal-hal yang belum di atur dalam undang-undang ini akan di atur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis PEMILMA IAIN Palopo oleh KPM”. Pembuatan JUKNIS oleh KPM itu sendiri sebagai dasar dalam tata cara pelaksanaan dan penyelenggaraan PEMILMA IAIN Palopo sebagaimana bunyi pasal di atas.
Dalam pelaksanaan PEMILMA IAIN Palopo, KPM sendiri tidak lepas dari aturan tertinggi kampus (AD/ART) dan JUKNIS yang sudah di tetapkan sebelumnya, serta telah di sepakati oleh masing-masing Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama di setiap fakultas bersama wakil rektor bidang kemahasiswaan dengan melampirkan tanda tangan setiap Wakil Dekan masing-masing fakultas tersebut.
Bahyudi selaku jenderal lapangan dalam aksi yang dilakukan ini mengungkapkan bahwa, sangat menyayangkan birokrasi FTIK, dalam hal ini adalah dekan FTIK yang seakan-akan menggap Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama bukan representatif. Hal ini membuat massa aksi menduga ada kekecauan yang besar yang terjadi di internal FTIK itu sendiri, karena semestinya wakil dekan III sebagai representatif dari pada birokrasi FTIK itu sendiri justru dianggap undependable oleh Dekan FTIK.
Bahyudi juga mengungkapkan bahwa Aliansi Mahasiswa Peduli Lembaga (APEL) sudah melakukan aksi selama empat hari berturut-turut, namun Dekan FTIK masih enggan menemui massa aksi.
“sampai hari ini juga belum ada kejelasan terkait tuntutan yang kemudian sudah kami bawa. Dekan FTIK seolah-olah menghindari massa aksi untuk berdiskusi persoalan masalah ini dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini menandakan bahwa Dekan FTIK takut dan sama sekali tidak pantas di berikan amanah menjadi Dekan FTIK” ujarnya.
“Kami tegas kan kembali bahwa aksi ini akan kami teruskan ke Rektorat IAIN Palopo untuk menuntut pencopotan Dekan FTIK dari jabatannya karena dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas fungsinya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di dataran fakultas” tambah Bahyudi
Editor : LA
