Tindakan Represif Kepolisian Kembali Menuai Kecaman Publik

lpmgraffity.com – Tindakan represif dari kepolisian kembali warnai aksi unjuk rasa mahasiswa. Kali ini polisi membanting salah satu mahasiswa hingga pingsan saat berdemo di depan kantor bupati Tangerang, Banten, Rabu (13/10/2021).

Diketahui, aliansi BEM se-Kabupaten Tangerang tengah melakukan aksi demo saat hari ulang tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang pada rabu pagi. Aksi tersebut awalnya berjalan damai namun akhirnya berujung penangkapan dan represif ke beberapa massa aksi.

Namun dari sekian massa aksi yang ditangkap, salah seorang massa menjadi sorotan akibat mendapat bantingan polisi berseragam lengkap. Akibatnya mahasiswa yang bernama Muh Faris Amrullah ini bahkan pingsan akibat bantingan dan sadar beberapa saat kemudian.

Tak pelak aksi yang terekam kamera ini viral di media sosial dan menimbulkan amarah dari masyarakat. Masyarakat menilai tindakan represif ini mencoreng nama baik kepolisian yang sebelumnya juga dicap tidak profesional lewat tagar #PercumaLaporPolisi yang muncul lewat penghentikan kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Luwu Timur.

Dilansir dari situs resmi pers mahasiswa Profesi UNM Makassar, Berdasarkan kejadian itu, ramai masyarakat dan mahasiswa se-Indonesia terkhusus Aliansi BEM se-kabupaten tangerang mengecam tindakan represif aparat kepolisian tersebut.

Tagar #PercumaLaporPolisi kembali trending akibat tindakan brutal ini. Kapolda, Kapolres, hingga polisi yang melakukan tindakan ini pun akhirnya minta maaf atas tindakan yang dilakukan.

Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Tangerang Wahyu Sri Bintoro mengatakan pelaku dan dirinya meminta maaf atas insiden ini serta Kapolda Banten turut minta maaf kepada seluruh masyarakat dan korban secara khusus.

“Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa dan Kapolda juga minta maaf atas kejadian ada oknum yang tidak sesuai SOP,” katanya.

Ia menyebut akan memberikan sanksi terhadap pelaku insiden pembantingan tersebut. “Atas kesalahan prosedur pengamanan itu harus dilakukan penindakan (sanksi),” sebutnya. (*)