Klarifikasi Klinik Terkait Pemeriksaan SKBS untuk Mahasiswa KKN

lpmgraffity.com-Pada hari sebelumnya, dua orang mahasiswa datang ke klinik untuk menanyakan perihal pemeriksaan SKBS. Salah satu dari mereka bertanya, “Bu, apakah bisa melakukan pemeriksaan SKBS di klinik?” Petugas klinik menjawab, “Iya, bisa.” Mahasiswa itu lalu melanjutkan pertanyaan, “Berapa tarifnya, Bu?” dan dijawab, “Tarif pemeriksaan SKBS sebesar Rp15.000.” Klarifikasi berlangsung di Klinik Pratama IAIN Palopo, Jum’at, 9 Mei 2025.

Tak lama setelah itu, mahasiswa tersebut kembali menghubungi klinik melalui pesan dan menyampaikan bahwa ia akan melaksanakan KKN dan berniat melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik. Petugas klinik menjawab, “Tunggu dulu, Dek. Saya akan mengonfirmasi terlebih dahulu ke bagian LP2M apakah benar ada ketentuan pemeriksaan tersebut.”

Mahasiswa itu menyatakan bahwa ia telah membaca persyaratan KKN, lalu petugas klinik meminta agar dokumen persyaratan tersebut dikirimkan untuk dicek. Setelah dicek, petugas membenarkan bahwa memang ada poin yang mengatur pemeriksaan kesehatan.

Namun, terkait tarif dan pelaksanaan, petugas klinik menegaskan bahwa mereka tidak bisa menetapkan sendiri. “Masalah tarif dan pelaksanaan harus kami konfirmasikan ke LP2M, khususnya ke Bapak Acang,” ujar petugas. Setelah dilakukan konfirmasi, Bapak Acang menjelaskan bahwa meskipun tertera di juknis, pemeriksaan belum dapat dilakukan karena keterbatasan alat.

Petugas juga mendapat informasi bahwa peralatan yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum bisa digunakan untuk pemeriksaan dalam jumlah besar. Klinik kemudian kembali menghubungi pihak P2B sebagai instansi induk. Ibu dari P2B menyampaikan, “Kalau memang nanti akan dilaksanakan, kita akan menghadap ke bendahara.” Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut ke pihak bendahara.

Pihak klinik menegaskan bahwa mereka hanya sebagai pelaksana kebijakan, bukan pembuat aturan. “Kami hanya menjalankan perintah. Klinik tidak menetapkan persyaratan, kami menunggu arahan dari LP2M atau pihak berwenang lainnya. Jika memang nanti ditetapkan adanya pemeriksaan untuk mahasiswa KKN, maka kami akan siap laksanakan, tentunya dengan persiapan dan koordinasi yang matang,” ujar Ibu Neny selaku petugas klinik.

Terkait jenis pemeriksaan yang dimaksud, sejauh ini disebutkan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan narkoba. Namun, petugas klinik belum mendapat konfirmasi resmi dari LP2M terkait hal tersebut. Pihak LP2M hanya menyampaikan, “Tunggu perintah dulu, Bu.”

Untuk masalah biaya, petugas klinik menjelaskan bahwa meskipun klinik memiliki daftar tarif layanan, namun belum diketahui apakah tarif tersebut berlaku untuk mahasiswa KKN. “Tarif di klinik memang ada, dan ditetapkan dalam SK, termasuk tarif khusus untuk mahasiswa yang sudah mendapat diskon. Namun, untuk KKN secara khusus, kami belum tahu. Penetapan tarif itu digodok oleh P2B dan pihak-pihak terkait. Klinik hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan,” ujar Ibu Neny.

Menanggapi pertanyaan apakah mahasiswa wajib memeriksakan diri di klinik kampus, pihak klinik menyatakan tidak mengetahui hal tersebut. “Kami tidak pernah mewajibkan mahasiswa untuk memeriksa di sini. Persyaratan itu dikeluarkan oleh pihak yang menangani KKN. Klinik kami terbuka untuk umum, termasuk mahasiswa. Namun, jika mahasiswa merasa lebih nyaman memeriksa di tempat lain, itu juga tidak masalah,” tegas Ibu Neny.

“Mengenai tes kehamilan, klinik belum bisa menetapkan dikarenakan dalam pemeriksaan tersebut pastinya kita membutuhkan yang namanya alat, dan alat tersebut pastinya membutuhkan lebih banyak alat yang lainnya.

Terakhir, ia menambahkan bahwa soal kenyamanan dan biaya pasti menjadi pertimbangan setiap orang. “Maka dari itu, kami menyesuaikan dengan SK yang berlaku. Tapi untuk pemeriksaan khusus KKN, kami tetap menunggu arahan dari pihak berwenang,” tutupnya.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Mas’un