Kelembagaan Kampus dan NKK BKK

lpmgraffity.com-Dulu kampus bukan sekadar tempat datang untuk kuliah, mengisi absensi, lalu pulang. Kampus pernah menjadi ruang hidup, tempat orang-orang berdiskusi hingga larut malam, tempat mahasiswa percaya bahwa suara mereka mampu mengubah keadaan. Namun hari ini, banyak yang merasa kampus hanya menjadi bangunan besar dengan baliho akreditasi di mana-mana. Semua sibuk mengejar nilai unggul, sertifikat, dan peringkat, tetapi lupa bahwa inti dari kampus adalah manusia dan keberanian berpikir.

Jika berbicara tentang melemahnya daya kritis mahasiswa, kita tidak bisa melepaskannya dari sejarah NKK/BKK. Pada tahun 1978, pemerintah Orde Baru membuat kebijakan yang dikenal sebagai NKK, singkatan dari Normalisasi Kehidupan Kampus, dan BKK, yaitu Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Sekilas terdengar rapi dan baik, seolah bertujuan menjadikan kampus lebih tertib. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut menjadi alat untuk menjinakkan mahasiswa. Setelah gelombang demonstrasi besar pada tahun 1970-an yang banyak mengkritik pemerintah, rezim saat itu khawatir kampus menjadi pusat perlawanan.

Mahasiswa perlahan dipaksa menjauh dari politik. Organisasi-organisasi independen dibatasi. Dewan Mahasiswa dibubarkan. Kampus diarahkan agar mahasiswa hanya fokus pada perkuliahan dan tidak banyak berbicara mengenai negara. Dalam istilah masyarakat Makassar, “jangan terlalu banyak ribut, nanti malah menyulitkan diri sendiri.” Dan ternyata budaya itu masih terasa hingga sekarang.

Padahal sebelum NKK/BKK, mahasiswa memiliki posisi yang kuat. Kita dapat melihat bagaimana tokoh seperti Soe Hok Gie berdiri teguh mengkritik kekuasaan. Gie bukan pejabat, bukan orang kaya, melainkan hanya seorang mahasiswa yang percaya bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan. Ia pernah mengatakan, “lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.” Kalimat seperti itu hari ini terasa sangat jauh dari suasana kampus sekarang.

Kini banyak lembaga mahasiswa justru sibuk menjadi perpanjangan tangan birokrasi. Demonstrasi kecil saja langsung dianggap mengganggu nama baik kampus. Kritik sedikit dianggap tidak mendukung kemajuan institusi. Ironisnya, kemajuan yang dimaksud sering kali hanya berkaitan dengan akreditasi, peringkat nasional, kerja sama industri, dan pencitraan media sosial. Kampus bangga mengunggah gedung baru, tetapi lupa bahwa ruang diskusi mahasiswa semakin sempit.

Terkadang miris melihat kondisi lembaga kemahasiswaan saat ini. Banyak yang ketika rapat hanya membahas proposal, stempel, tanda tangan, dan dana kegiatan. Energi habis untuk mengurus administrasi. Orang-orang yang kritis justru dianggap sebagai pengacau. Ada pula yang memilih bersikap aman karena takut beasiswanya dicabut atau dipersulit secara birokratis. Akibatnya, mahasiswa hidup dalam rasa takut yang dibungkus dengan istilah profesionalisme.

Di beberapa kampus, ketua lembaga mahasiswa bahkan tampak lebih sibuk menjaga hubungan baik dengan pimpinan dibanding menjaga suara mahasiswa. Dalam istilah masyarakat Sulawesi, “yang penting aman terlebih dahulu.” Akhirnya lembaga kehilangan daya kritisnya. Yang seharusnya menjadi ruang perjuangan berubah menjadi ruang formalitas. Seminar diadakan di mana-mana, foto menggunakan jas almamater diunggah ke Instagram, lalu selesai. Setelah itu tidak ada dampak nyata bagi mahasiswa kecil yang masih kesulitan membayar UKT atau diperlakukan secara semena-mena.

Yang lebih menyedihkan, birokrasi kampus kini sangat pandai membungkus kontrol dengan bahasa modern. Jika dahulu represinya dilakukan secara terang-terangan, sekarang dibungkus dengan istilah seperti “kolaborasi”, “sinergi”, atau “stabilitas kampus”. Mahasiswa diajak aktif, tetapi aktif yang tidak melawan. Aktif membuat acara, aktif mengikuti lomba, aktif membangun citra kampus. Namun ketika berbicara mengenai ketidakadilan, semuanya mendadak sunyi.

Padahal sejarah membuktikan bahwa perubahan besar di Indonesia banyak lahir dari kampus. Pada tahun 1966 mahasiswa turun menentang kekuasaan yang dianggap gagal. Tahun 1998 mahasiswa kembali turun mengguncang rezim Orde Baru hingga runtuh. Tokoh seperti Widji Thukul bahkan hilang karena keberaniannya bersuara. Namun hari ini semangat itu seolah sengaja dibuat dilupakan. Mahasiswa diarahkan menjadi tenaga kerja siap pakai, bukan manusia yang memiliki keberanian moral.

Memang tidak semua kampus demikian. Masih ada mahasiswa yang ingin bergerak, mempelajari sejarah, dan turun melakukan advokasi. Namun jumlahnya semakin sedikit karena sistem membuat orang kelelahan terlebih dahulu. Birokrasi terlalu gemuk. Semua harus melalui izin. Semua harus sesuai prosedur. Akibatnya mahasiswa lebih sibuk mengurus surat daripada membangun kesadaran.

Kampus saat ini sering berbicara mengenai “Merdeka Belajar”, tetapi ironisnya pikiran mahasiswa justru semakin tidak merdeka. Orang takut berbicara, takut salah, dan takut dicap radikal. Bahkan ada yang lebih bangga dekat dengan pejabat kampus dibanding dekat dengan realitas masyarakat. Hal inilah yang membuat banyak aktivis senior merasa sedih melihat kondisi hari ini.

Kelembagaan kampus sebenarnya memiliki posisi penting. Ia dapat menjadi jembatan antara mahasiswa dan kekuasaan kampus. Namun jika terlalu tunduk pada birokrasi, lembaga hanya menjadi dekorasi demokrasi. Bentuknya ada, tetapi substansinya kosong. Mahasiswa akhirnya kehilangan rumah untuk bersuara.

Karena itu, penting mempelajari sejarah NKK/BKK agar mahasiswa sadar bahwa melemahnya gerakan mahasiswa hari ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang membuat kampus perlahan dijinakkan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika mahasiswa mulai menganggap keadaan ini sebagai sesuatu yang normal. Sebab ketika kampus hanya menjadi pabrik ijazah dan akreditasi, maka hilanglah salah satu ruang terakhir yang seharusnya menjaga akal sehat masyarakat.

Terkadang saya berpikir bahwa kampus saat ini terlalu takut terhadap kritik. Padahal kritik adalah tanda bahwa kampus masih hidup. Jika semuanya serba diam, serba patuh, dan serba formal, lalu apa bedanya kampus dengan kantor birokrasi biasa? Mahasiswa bukan robot administrasi. Mereka seharusnya menjadi manusia yang memiliki keberanian berpikir berbeda dan berbicara jujur meskipun tidak nyaman.

Karena pada akhirnya, kampus yang hebat bukan hanya kampus dengan akreditasi unggul, melainkan kampus yang masih memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengatakan, “ini salah,” tanpa takut dibungkam.

Penulis: Faat Van Gogh

Editor: Madona