Dana KKN Masih Misterius, 80 Mahasiswa Gagal Ikut? Ini Penjelasan Warek III UIN Palopo

lpmgraffity.com-Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli UIN Palopo (AMPUN) pada Selasa, 1 Juli 2025. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi kampus yang sehat dan patut dihargai.

“Apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa itu sudah seharusnya mereka lakukan. Mereka sudah melalui proses komunikasi terlebih dahulu dengan panitia KKN melalui berbagai media, hanya saja mungkin tidak mendapatkan respons yang maksimal. Maka dari itu, aksi ini menjadi saluran ekspresi yang wajar dan konstruktif,” ujarnya.

Evaluasi BP KKN dan Janji Mencarikan Solusi:

Terkait evaluasi terhadap Badan Pelaksana (BP) KKN, Takdir menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) untuk mencari solusi atas berbagai keluhan mahasiswa.

“Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua LP2M agar menjadi jembatan antara mahasiswa dan panitia. Ada banyak hal yang harus dibahas kembali, termasuk kebijakan-kebijakan tambahan yang ternyata justru menyulitkan mahasiswa secara administratif. Kita ingin menyederhanakan semua itu agar mahasiswa tetap bisa mengikuti KKN,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kampus saat ini tengah mengkaji kemungkinan untuk tetap mengikut sertakan seluruh mahasiswa yang telah mendaftar KKN, termasuk yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Transparansi Dana Transportasi Masih Dipertanyakan.

Menanggapi tuntutan transparansi dana transportasi KKN, Warek III menjelaskan bahwa dana tersebut berada di bawah pengelolaan LP2M dan menjadi tanggung jawab penuh panitia KKN.

“Mahasiswa akan diantar dari kampus menuju lokasi KKN, setidaknya sampai di kantor camat. Dana transportasi disiapkan oleh LP2M, dan besarannya memang disesuaikan dengan jarak lokasi masing-masing, jadi wajar jika jumlahnya berbeda. Namun yang pasti, tanggung jawab pengantaran sepenuhnya berada di panitia,” tegasnya.

Evaluasi Dosen Sudah Berjalan Lewat Sistem SEVIMA

Selain persoalan KKN, mahasiswa juga menyoroti kinerja dosen. Menanggapi hal itu, menjelaskan bahwa proses evaluasi dosen telah berjalan melalui sistem SEVIMA. Dalam sistem tersebut, mahasiswa wajib mengisi formulir penilaian sebelum dapat mengakses nilai mata kuliah.

“Dari data evaluasi itulah terlihat dosen mana yang perlu pembinaan dan mana yang berkinerja baik. Hasil penilaian tersebut digunakan oleh fakultas sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan lebih lanjut,” jelasnya.

Pembatasan Kegiatan Malam: Bentuk Perlindungan, Bukan Pembatasan

Terkait pembatasan kegiatan malam kampus yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil atas dasar pertimbangan keamanan dan kenyamanan mahasiswa, terutama karena mayoritas mahasiswa UIN Palopo adalah perempuan.

“Kampus ingin menjaga keselamatan mahasiswanya, khususnya mahasiswi yang jumlahnya mencapai sekitar 70–80%. Ini bukan sekadar larangan, tetapi upaya menjaga citra kampus yang mengusung nilai-nilai Islam agar tidak disalah pahami oleh masyarakat sekitar,” ujarnya.

Kampus Pastikan Tidak Ada Sanksi bagi Mahasiswa Pengkritik

Menjawab kekhawatiran mahasiswa akan adanya sanksi atau tekanan akibat aksi demonstrasi, Warek III menegaskan bahwa pihak kampus menjamin tidak akan ada bentuk intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

“Kami pastikan tidak akan ada mahasiswa yang dikeluarkan dari KKN atau diberi sanksi hanya karena ikut aksi. Ini adalah bagian dari pembelajaran berdemokrasi yang sah dan harus kita hormati,” tegasnya.

Komitmen Kampus: Regulasi Akan Diperbarui

Menutup keterangannya, Takdir menegaskan bahwa pihak kampus berkomitmen untuk segera menyusun regulasi yang lebih adil dan terbuka terkait pelaksanaan KKN, serta meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap memberatkan mahasiswa.

“Kami sedang merancang regulasi baru yang lebih inklusif dan transparan. Termasuk mempertimbangkan ulang soal pembatasan kegiatan malam, jika mahasiswa mampu menjaga komitmen untuk tetap menjaga suasana kampus yang kondusif dan aman,” tutupnya.

Aksi AMPUN: Tanda Kritisnya Mahasiswa UIN Palopo

Aksi AMPUN menjadi tanda bahwa mahasiswa UIN Palopo semakin kritis dan berani menyuarakan hak-haknya secara elegan dan bertanggung jawab. Kini, tanggung jawab ada di tangan pihak kampus: Apakah akan menepati komitmennya, atau justru membiarkan keresahan ini terus bergulir.

Penulis: Dila

Editor: Mas’un (Pimpred)